penyederhanaan birokrasi. PORTALJABAR, KAB. penyederhanaan birokrasi

gambaran kondisi penyederhanaan birokrasi dua layers di Kabupaten Wonosobo di Tahun 2014 dan 2016. KOMPAS. Jakarta, wapresri. 2: 2. Harapannya akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, termasuk upaya untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit,. Melalui birokrasi yang efisien diharapkan investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan semakin berkembang. Penyederhanaan birokrasi saat ini diarahkan pada penyederhanaan struktur menjadi 2 level eselon dan difokuskan pada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. com, JAKARTA - Pengalihan jabatan administrasi atau struktural ke jabatan fungsional di jajaran aparatur sipil negara atau ASN disebut menjadi upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. PELATIHAN APLIKASI PERKANTORAN ANGKATAN 2 Bandung, 21 Agustus 2023. “(Penyederhanaan birokrasi) harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah,” tegas Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 melalui. Tipe Dokumen. Karenanya, masih ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam melakukan penyederhanaan birokrasi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden Joko Widodo. Dia mengakui, penyederhanaan birokrasi saat ini memang sudah terporgam dengan baik melalui UU Cipta Kerja, di mana terdapat 11 klaster di UU tersebut yang berkaitan dengan proses penyederhanaan birokrasi. Manfaat Penyederhanaan Birokrasi 4 Alignment Organisasi – Rencana strategi dapat dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan unit. Penyederhanaan birokrasi terwujud apabila terdapat penyederhanaan struktur yang kurang lebih menghilangkan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, meski ada beberapa jabatan eselon tersebut yang tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan oleh organisasi. Direktorat Jenderal Otda Kemendagri melakukan koordinasi terpadu yang diselenggarakan secara daring dengan seluruh. a. Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle level dalam pengambilan keputusan. BATAM (1/1/2022)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Untuk itu, Presiden Jokowi. Perubahan pola pikir ASN terdampak menjadi sangat penting, salah satu yang dapat dilakukan untuk merubah mind set adalah dengan sosialisasi yang terus menerus sebelum dan sesudah penyederhanaan birokrasi. com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan penyederhanaan birokrasi. JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi bukan hanya dilakukan untuk mengubah jabatan struktural ke fungsional. Download. Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi Dr . com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus mengakselerasi reformasi birokrasi di Indonesia yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan. Perkiraan jabatan yang disetarakan sebanyak 39. Di balik hal demikian, yang juga tidak. Sebut saja, kebiasaan kerja yang sudah lama dilakukan, ekonomis, persepsi terhadap informasi terhadap perubahan itu sendiri, hubungan antar pegawai, ideologis atau nilai-nilai individual keamanan. Badan / Pengarang. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pasal 4 (1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi jangan membuat harap – harap cemas. Jan 27, 2023 · Pasca-penyederhanaan birokrasi, Anas menguraikan, dari total 4,3 juta ASN sebagian besar jabatan di ASN adalah Jabatan Fungsional, yakni 2,1 juta ASN (58 persen). Pasal 4 (1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Transformasi ekonomi untuk peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. "Penyederhanaan birokrasi pada dasarnya dimulai dari mengubah pola pikir aparatur (ASN) yang cenderung hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif," Nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, pasca penyederhanaan birokrasi di Kemenag. 4) Lima tahun UU ASN berjalan, perampingan atau penyederhanaan birokrasi dimaksud tidak bergerak. Sekitar 39. Pemko Batam Sudah Tindaklanjuti Penyederhanaan Birokrasi dengan Pengukuhan Jabatan Fungsional. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis sehingga mempercepat sistem kerja dengan proses bisnis yang lebih sederhana. (Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan)Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN. Ini proses yang kita lalui bersama dan mau tidak mau harus dilakukan,” ucapnya. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja Instansi Paguyuban PANRB di Surakarta, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti kebijakan tentang penyederhanaan Eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional dan mengupayakan membangun jabatan fungsional baru yang sesuai dengan bidang tugas Kemenpora. “Setelah penyederhanaan birokrasi ini kita memang perlu melakukan perubahan-perubahan tertentu terkait dengan cara kerja. ABSTRAK: a. Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) tidak dilakukan terhadap: a) Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran dan pengguna barang/jasa; b). , QIA. Pemerintah telah menancapkan komitmennya dalam membangun sistem birokrasi yang progresif. Penyederhanaan Struktur Organisasi; b. GARUT - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut menggelar acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pasca Penyederhanaan Birokrasi dan Mekanisme Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan. a. Salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Joko Widodo pada saat pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia untuk priode kedua. Wapres pun menekankan, penyederhanaan birokrasi baik untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah harus diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021 sebagaimana arahan Presiden dalam rapat kabinet pada 5 November 2020. Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jul 25, 2021 · Kebijakan penyederhanaan birokrasi merupakan lompatan besar yang pernah dilakukan pemerintah. KULON PROGO-DINKOPUKM. Birokrasi pemerintah yang sederhana seharusnya mampu mengubah cara kerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi lebih dinamis, lincah, dan. 1. serta No. Penyetaraan jabatan sebagaimana diatur pada PermenPANRB 28/2019 yang telah berakhir. PELATIHAN APLIKASI PERKANTORAN ANGKATAN 2. b) transformasi jabatan,. Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; c. Dec 27, 2019 · “Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi agile, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal serta profesionalitas ASN”, tegasnya. Termasuk untuk mengubah pola pikir aparatur sipil negara (ASN) dan budaya kerja pada. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: Penyederhanaan Struktur Organisasi; Penyetaraan Jabatan; dan; Penyesuaian Sistem Kerja. Kegiatan Utama Penyederhanaan Birokrasi Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi. 00/2021 Tentang Penyelarasan Butiran Kegiatan pada Jabatan Fungsional yang Terdampak Penyetaraan Jabatan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi | Jakarta, 19 Agustus 2021Penyelenggaraan organisasi pemerintahan memerlukan birokrasi yang ramping dan fleksibel agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkuliatas dan tidak kaku. Jun 17, 2021 · Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dilaksanakan melalui pengalihan Jabatan Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV), dan Pelaksana (eselon V) menjadi Jabatan Fungsional pada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu pusat (34 kementerian, 7 sekretariat lembaga negara, 93 sekretariat lembaga non. Penyederhanaan birokrasi sesuai arahan Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri belum diterapkan secara menyeluruh; b. Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan. Anas menilai komposisi ini menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik karena kinerja instansi separuhnya berada di jabatan fungsional. Peraturan Menteri PANRB tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang berbasis fungsional. Di Indonesia, reformasi birokrasi merupakan bagian dari. T. Kata kunci: reformasi. Latar Belakang Pada Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikannya telah menyampaikan arahan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi guna mempercepat proses kerja birokrasi sehingga lebih dinamis dalam pengambilan keputusan dan agar. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk. H. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy. Peraturan tersebut mengatur terkait dengan pengaturan sistem kerja pasca penyegaran. Harus menjawab 259 Komponen pertanyaan, dan mengunggah ribuan dokumen,Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) telah menerbitkan Peraturan Menpan-RB Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi. Namun lebih dari itu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah, dan dinamis. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. BKN kini telah menyiapkan kerangka penyederhanaan birokrasi lewat penyetaraan jabatan dan akan segera merealisasikannya sesuai target Pemerintah yakni hingga Desember 2020. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan memangkas jabatan struktural menjadi dua level. Tujuan dan sasaran penyederhanaan. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (15/07/21). Nov 29, 2019 · KOMPAS. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 28/2019 sebagai landasan. Permen PAN & RB No. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian Sistem. : Indonesia. Jokowi mengharapkan dalam rangka mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang professional, dinamis, gesit serta berorientasi pada. REKAPITULASI INSTANSI YANG MENGUSULKAN PENYETARAAN . 2. Untuk mencapai kondisi ini, tentu memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, peran aktif pimpinan, serta pendampingan dan pembinaan. Kata kunci: reformasi. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. (2021b). May 27, 2022 · Penyederhanaan regulasi, Penyederhanaan birokrasi, dan. Rini, yang juga menjabat. Selain itu juga adanya inovasi terutama inovasi pelayanan publik. Berdasarkan data yang dibagikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang dikutip pada Jumat (13/11), hingga Oktober 2020, ada. Mekanisme Penyetaraan Jabatan Pada Penyederhanaan Birokrasi. Strategi yang harus dilakukan untuk mendukung efektifitas penyederhanaan birokrasi meliputi: mengadopsi model the professional bureaucracy dengan memperbaiki kelemahankelemahan PP 18 Tahun 2016. U. Hal itu dipaparkan Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG. Oleh karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas terus mendorong penyederhanaan birokrasi dengan digitalisasi. 463 jumlah ASN di Babel yang akan dialihkan, Babel. May 6, 2021 · 5. Proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui struktur penyederhanaan organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang semakin profesional. “Kami (Kemendagri) memberikan apresiasi sebesar. Mendukung hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, semua. Jakarta, wapresri. Birokrasi masih tetap gemuk, rentang kendali yang panjang, dan masih menggunakan biaya yang besar. Salah satu implementasinya melalui pemangkasan jenjang struktural eselon III dan IV yang. Malas yang produktif, sesuatu yang paradoksial dan saling bertentangan satu sama lain…. Aksi. Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan adalah data-data mengenai gejala-gejala permasalahan yang timbul selama proses tersebut, manfaat penyederhanaan birokrasi, serta cara-cara yangBIROKRASI 1. Hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi juga memperlihatkan jumlah jabatan yang akan dialihkan dari administrasi ke fungsional mencapai 21. Proses birokrasi yang cepat dan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah merumuskan revisi Peraturan Menteri PANRB No. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level jabatan dalam OPD; 2. Dalam konteks demikian, sering kita temui pandangan tentang struktur dan fungsi birokrasi yang mengedepankan perlunya perampingan. Penyederhanaan birokrasi terwujud apabila terdapat penyederhanaan struktur yang kurang lebih menghilangkan jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, meski ada beberapa jabatan eselon tersebut yang tetap dipertahankan karena masih dibutuhkan oleh organisasi. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan. Menimbang : a. Deregulasi Perizinan Usaha b. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Judul. b) transformasi jabatan, sebagian besar eselon III. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Dec 12, 2020 · Penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan pemerintah yang disampaikan pertama kali oleh Presiden Ir. Kelembagaan perangkat daerah belum berdasarkan fungsi dan kebutuhan. bahwa berdasa rkan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan. Peraturan Perundang-undangan. Bahkan presiden Joko WidodoJAKARTA, KOMPAS. Penyederhanaan, integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak. Kategori : KANWIL. E. Surat yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini perihal. Selain. 000 jabatan setingkat eselon III dan eselon IV (jabatan administrasi) yang berhasil dipangkas, dialihkan ke. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional ; c. com Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yan baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota. Optimalisasi penerapan layanan dan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi, berupa: • Pembayaran Tunjangan Kinerja Berdasar Kinerja Harian Melalui SIMPEG (Wilayah 1. Terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB, dan ZI tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah melalui pengalihan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. SE Men PANRB No. JAKARTA – Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk membangun organisasi yang berbasis fungsional, dimana indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja dalam sebuah instansi. Untuk menggantikan terminologi jabatan administrator dan pengawas,. JAKARTA – Proses penyederhanaan birokrasi sebagai transformasi pemerintah masih terus berjalan. Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta kepada para menteri, pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya. Malas kok produktif? Saya adalah Kasubag (eselon IV. Namun, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-RB) Dwi Wahyu Atmaji menuturkan proses transformasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) dari. Meningkatnya kualitas tata laksana Ditjen PDSPKP Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI meningkat Melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan KearsipanFAQ Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 09 September 2022 Dilihat: 4577. Semarang - . bahwa penyederhanaan birokrasi sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 TahunKesiapan instansi untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi tentulah sangat beragam, apalagi untuk tingkat daerah. Menurut Presiden, semakin ramping sebuah organisasi maka semakin bisa dikendalikan anggarannya. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pelantikan pada last minute tahun 2021, bahkan beberapa daerah melaksanakan pada malam hari menjelang tutup tahun. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan ini, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri PANRB No. JAKARTA – Penyederhanaan. 15/2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. SE. Penyederhanaan struktur organisasi sebagai satu peluang untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang agile dan mewujudkan aparatur yang profesional dengan melakukan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan. Jika penyederhanaan diartikan sebagai upaya penghapusan, maka persoalan regulasi akan menjadi penting, karena peraturan tersebut perlu diubah untuk disesuaikan. Penyederhanaan birokrasi. bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik; b.